Keling Kumang Group (KKG) adalah sebuah perkumpulan yang beralamat di Jalan YC. Oevang Oeray, Sintang. KKG didirikan sebagai respon kebutuhan anggota unit bisnis. KKG didirikan pada 7 Juli 2014 oleh Unit Bisnis CU Keling Kumang (CUKK) ,Yayasan Keling Kumang (YKK), Koperasi 52 (K-52), Koperasi 77 (K77) sebagai lembaga pengikat dan menjadi think tank bagi semua unit bisnis terutama untuk membangun dan memperkuat jaringan (Lokal-nasional-internasional). Mengawal dan memperkuat tata kelola unit-unit bisnis KKG memiliki kepengurusan yakni: Ketua Pengurus Mikael, SH, MH dan Managing Director (MD) Yohanes RJ, S.Pd, MM. Untuk memperkuat unit-unit bisnis agar bisa mandiri dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap kesejahteraan anggota (melalui entrepreneurship program), KKG sudah memiliki Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-0066819.AH.01.07.TAHUN 2016 dan No Registrasi: 6016062961106189, 29 Juni 2016. Untuk bisa menyatukan, mengayomi dan mengawal Unit-Unit Bisnis dengan baik, KKG membuat sebuah perisai yang dinamankan Tujuh Perisai KKG, yaitu:

a) PPS KKG dan Unit-Unit Bisnis wajib menanamkan Keling Kumang Way: Nilai-Nilai inti (shared values)—INVICTUS dan personal values (dicipline, trust, dan endurance) kepada semua aktivis.

b) PPS KKG dan Unit-Unit bisnis wajib membangun spiritualitas, solidaritas, sinergisitas, dan soliditas antar unit dalam KKG.

c) PPS KKG dan Unit-Unit Bisnis wajib mempertahankan keberlanjutannya melalui peningkatan kapasitas SDM secara terus menerus dan dari generasi ke generasi.

d) PPS KKG dan Unit-Unit Bisnis wajib membangun Tata Kelola KKG dan Unit-Unit Bisnis yang Sehat dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku.

e) PPS KKG dan Unit-Unit bertanggungjawab memelihara aset-aset KKG dan Unit-Unit Bisnis baik tangible assets (aset-aset fisik) maupun intangible assets (aset-aset non-fisik seperti reputasi, nama baik, branding, dll).

f) Pengurus dan Pengawas KKG dan Unit-Unit Bisnis adalah sukarelawan.

g) PPS KKG dan Unit-Unit Bisnis dilarang terlibat dalam politik praktis, tetapi wajib terlibat politik kemasyarakatan.